LIPO - Sejumlah saksi dihadirkan pada sidang Bupati Kep Meranti nonaktif M Adil, di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (19/9/23).
Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Sekda Pemkab Kep Meranti Bambang Suprianto. Bagi Bambang, ini untuk yang kedua kalinya hadir di persidangan.
Dalam persidangan, Bambang mengaku pernah mendapat laporan dari Alamsyah. Yang mana, Alamsyah mengaku pernah dipanggil oleh M Adil.
"Saat itu Alamsyah menceritakan bahwa dirinya diminta oleh Bupati (M Adil) untuk mengkondisikan pemotongan 10 persen dari GU (ganti uang) dan menyampaikan ke Kepala OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," ujar Bambang di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Muhammad Arif Nuryanta SH MH.
Mendengar keterangan Bambang, JPU KPK menanyakan apa arahan Bambang kepada Alamsyah.
"Saya bilang ke dia (Alamsyah), jangan dilaksanakan, karena tak lazim. Saya larang itu," jawab Bambang.
Keterangan Bambang tersebut dibenarkan oleh Alamsyah yang juga hadir di persidangan. Alamsyah mengatakan, setelah berkoordinasi dengan Bambang, dirinya kembali bertemu dengan M Adil.
"Saya saat itu menemui Bupati dan mengatakan saya tidak berani menyampaikan ke Kepala OPD-OPD. Bupati saat itu mengatakan yowieslah (ya sudahlah)," kata Alamsyah yang kini berdinas di BPKAD Provinsi Riau.
Menurut Alamsyah, sebelum lebaran tahun 2022, dia menemui M Adil. Dalam pertemuan itu, dirinya meminta izin kepada M Adil untuk pulang ke Kota Pekanbaru, sembari menyerahkan uang sebanyak Rp 20 juta.
"Sebelum lebaran, Bupati mengatakan kepada saya mohon dibantu pencairan GU. Pas saya mau izin lebaran ke Pekanbaru, saya bantu Rp20 juta untuk Bupati," ucap Alamsyah.
M Adil dalam perkara ini dijerat dengan tiga dakwaan sekaligus. Pertama, M Adil melakukan korupsi bersama-sama dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti Fitria Nengsih, sebesar Rp17.280.222.003.
Dimana, M Adil melakukan pemotongan sebesar 10 persen setiap pembayaran Uang Persedian (UP) dan Ganti Uang (GU) kepada masing-masing Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. Pemotongan UP dan GU itu dilakukan M Adil di APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Rinciannya, di tahun 2022 sebesar Rp12.269.222.053 dan tahun 2023 sebesar Rp5.011.000.000.
Dakwaan kedua, M Adil didakwa telah menerima suap dari Fitria Nengsih yang juga Kepala Cabang PT Tanur Muthmainnah Tour, perusahaan travel haji dan umroh. Adil menerima fee sebesar Rp750 juta, dari 250 jamaah umroh yang diberangkatkan.
Setiap satu jamaah yang diberangkatkan itu, Adil mendapatkan fee dari Fitria Nengsih sebesar Rp3 juta.
Ratusan jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan anggaran APBD Tahun 2022.
Sementara dakwaan ketiga, bersama Fitria Nengsih pada Januari hingga April 2023, memberikan suap uang kepada auditor BPK Perwakilan Riau M Fahmi Aressa. Uang diberikan di Hotel Red Selatpanjang, di parkiran mal di Pekanbaru dan parkiran Hotel Grand Zuri. M Adil melakukan perbuatan berkelanjutan, memberikan uang kepada M Fahmi Aressa selaku auditor BPK perwakilan Riau sebanyak Rp1 miliar.
M Fahmi Aressa merupakan Ketua Tim Auditor BPK yang memeriksa laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022. Dimana, M Adil ingin agar M Fahmi melakukan pengkondisian penilaian laporan keuangan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Selain itu, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Kepulauan Meranti Mardiansyah juga menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kep Meranti nonaktif M Adil tersebut. (*1)
